TEBING TINGGI - Anggota DPR RI dari Komisi X dr Sofyan Tan lakukan Reses Masa Sidang I Tahun 2017/2018 di Tebing Tinggi. Beragam persoalan mulai dari pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) yang terkendala, koordinasi SMA/SMK yang semakin jauh, hingga tarif Tol Tebing Tinggi yang terlalu mahal.
Reses kali ini disambut langsung Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Ketua Komisi 3 DPRD Tebing Tinggi Pahala Sitorus, Kadis Pendidikan Pardamean, Kadis Perpustakaan dan Arsip Khairil Anwar dan sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor Walikota Tebing Tinggi, Senin (6/11).
Umar mengungkapkan sulitnya berkoordinasi sejak SMA/SMK diambil alih kewenangannya ke provinsi. Sebab perpanjangan tangan pemerintah provinsi untuk Tebingtinggi berada di Sei Rampah, Serdang Bedagai. Jadi sering tidak sinkron ketika sudah berurusan dengan kebijakan di tingkat SMA/SMK. Sudah sepantasnya pemerintah provinsi mendelegasikan kewenangan tersebut ke kabupaten/kota. Agar bisa sinergis kembali kebijakan pendidikan di daerah.
"Ini mau upacara bendera 17 Agustus aja harus izin dulu ke sana (provinsi). Harusnya ada pendelegasian kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota," kata Umar.
Terkait PIP, menurutnya jumlah penerima di Tebing Tinggi masih relatif sedikit. Hanya sekitar 3.114 siswa SD dan SMP yang mendapatkannya. Padahal masih banyak siswa kurang mampu yang belum memperoleh. Umar pun meminta bantuan ke Sofyan Tan bagaimana cara menaikkan jumlah penerima PIP di Tebing Tinggi pada 2018.
Untuk perpustakaan, Pemko Tebing Tinggi sudah melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan minat baca warga. Perpustakaan daerah dibuka hingga malam, sudah menggunakan sistem digital meski jangkauannya belum luas, memiliki layanan motor cerdas yakni perpustakaan keliling yang dibawa dengan sepeda motor yang keliling ke beberapa kelurahan setiap harinya serta taman bacaan. Peserta baca di perpustakaan sudah meningkat di 2017 yakni tembus 1 juta lebih kunjungan.
![]() |
Anggota DPR RI dr Sofyan Tan berdialog dengan Walikota Umar Zunaidi Hasibuan dalam rangkaian reses masa sidang tahun I 2017/2018 di Kantor Walikota Tebing Tinggi, Senin (6/11) |
Untuk lebih meningkatkan minat baca dia berharap melalui APBN bisa melengkapi perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah. Serta menambah mobil perpustakaan keliling yang sejak 2005 belum pernah dapat bantuan.
Umar juga mengeluhkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tebing Tinggi yang menurun drastis untuk 2018. Penurunan juga terjadi hampir di setiap daerah lain. Terkait Jalan Tol dia mengapresiasi telah teralisasinya sebagian jalan Tol Medan-Tebinggi yang membuat waktu tempuh semakin pendek. Hanya saja yang dikeluhkan masyarakat terutama para sopir truk adalah mahalnya tarif yang diberlakukan yakni Rp985 per kilometer. Dia berharap bisa turun Rp200 - Rp300 per kilometer.
"Sopir truk itu harus keluar duit R120ribu sekali lewat. Jika tarif bisa turun saya yakin mereka bisa lewat situ," ungkap Umar.
Kepala Dinas Pendidikan Pemko Tebing Tinggi Pardamean menambahkan adanya keluhan dari siswa penerima PIP yang belum bisa mencairkan bantuan hingga saat ini di BRI. Padahal informasi yang diperoleh uang sudah ada di rekening masing-masing siswa. Dia berharap ada evaluasi terkait keterlambatan itu karena pihak sekolah dan dinas pendidikan yang dikejar-kejar dan dicurigai.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dr Sofyan Tan menyampaikan sejak 2015 ketika pertama kali menjabat sebagai anggota dewan, Walikota Tebingtinggi yang pertama kali dikunjunginya. Sebab pemimpin di Tebing Tinggi dianggap memiliki visi yang sama dengannya dalam memajukan pendidikan. Saat itu sempat ditanya terkait sekolah di Tebing Tinggi yang perlu bantuan rehab atau pengadaan ruang kelas baru. Namun Kepala Dinas Pendidikan saat itu menyebutkan semua ruang kelas mereka masih bagus dan layak.
Namun jika tahun ini ada sekolah yang membutuhkan perbaikan, maka bisa diusulkan segera. Terutama terkait perpustakaan sekolah, Sofyan Tan meminta dinas pendidikan memberikan data sekolah mana saja yang perlu dibantu perpustakaannya.
Mengenai PIP yang belum bisa dicairkan, dia meminta agar dicatat BRI mana yang dianggap mempersulit. Karena sudah ada komitmen dengan BRI Wilayah untuk bisa segera memberikan informasi jika ada yang terhambat pencairannya. Sebab selama SK sudah keluar, PIP sudah bisa dicairkan segera.
Untuk tambahan alokasi PIP, Sofyan Tan menyatakan bisa mengalokasikan 2.000 siswa yang dianggap membutuhkan. Alokasi itu akan disiapkan untuk 2018. "Tambahan dari saya 2.000 PIP untuk Tebing Tinggi. Nanti Ibu Puan (Menko Kesra) yang datang kemari jika dia ada waktu," kata Sofyan Tan.
Selain PIP, Sofyan Tan juga menyiapkan beasiswa bidikmisi sekitar 50 orang untuk mahasiswa berprestasi di Tebingtinggi. Namun dia berharap pendataannya harus tepat sasaran.
"Hanya ini yang paling berani saya pegang sesuai dengan komisi saya. Untuk masalah lain akan tetap saya sampaikan ke komisi lain yang mengurusnya," ujar Sofyan Tan.
(RA)