Analisa/istimewa
SALAMAN: Anggota DPR RI dr Sofyan Tan bersalaman dan bersilaturahmi bersama guru-guru di SMP Negeri 36 Medan, Jumat (13/10).
Medan, (Analisa). Anggota Komisi X DPR RI dr Sofyan Tan mengatakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru khususnya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi harus dicabut dan dibuka kembali seleksinya pada 2018. Sebab hingga dua tahun ke depan, sekira 292 ribu guru akan memasuki usia pensiun.
“Sudah saatnya pemerintah mencabut moratorium penerimaan CPNS. Sebaiknya 2018 sudah bisa (dibuka seleksi),” kata Sofyan Tan saat melakukan reses dan kunjungan kerja DPR RI di SMP Negeri 36 Medan, Jalan STM, Jumat (13/10).
Diungkapkan Komisi X DPR RI akan mengusulkan pencabutan moratorium tersebut ke Presiden Joko Widodo. Sebab dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, Komisi X sering menemukan permasalahan yang sama yakni sekolah negeri kekurangan guru berstatus PNS.
Bahkan saat berkunjung ke Kupang, Makassar, Bangka dan daerah lainnya, sering menemukan sekolah negeri hanya diisi dua guru PNS. “Malahan pernah kejadian hanya kepala sekolahnya saja yang satu-satunya PNS,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Kondisi tersebut menurutnya akan menyulitkan pihak sekolah saat menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan anggaran pembangunan lainnya. “Nah ini mengalami kesulitan pada saat sekolah harus menerima dana BOS, atau ada pembangunan. Itu dia mau cari bendaharanya siapa. Kan jadi sangat merepotkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Sofyan Tan juga membagikan 25 buku bacaan untuk SMP Negeri 36 Medan. Sumbangan tersebut sesuai dengan janjinya saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI September lalu. Saat itu Sofyan Tan dan anggota DPR lain terkesan dengan program yang dilakukan sekolah dalam menanamkan semangat minat baca dan menulis ke siswa dan guru.
“Nanti bisa bikin lomba menulis atau mengarang memperebutkan piala dari saya. Biar saya yang fasilitasi hadiahnya,” kata Sofyan Tan.
Ia mengaku tersentuh melihat program yang dijalankan sekolah dalam meningkatkan minat baca dan pendidikan karakter. Sebab dengan berbagai keterbatasan seperti ruang kelas yang kurang, perpustakaan yang belum refresentatif, namun sudah banyak program yang ditawarkan. Untuk itu dirinya bersedia membantu sekolah untuk mendapatkan bantuan dari kementerian.
“Jika semua ini dikelola dengan baik, saya akan jadikan SMP Negeri 36 ini sebagai sekolah model percontohan di Medan,” ujarnya.
Plh Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Medan Drs Jamal Husein Harahap MPd mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan. Diakuinya masih banyak fasilitas sekolah yang belum memadai seperti ruang perpustakaan yang lebih layak disebut sebagai tempat menyimpan buku sebab ruangannya memang belum refresentatif dan jumlah buku yang masih kurang. Begitu pun sekolah tetap memberikan program peningkatan minat baca dan menulis dengan beragam aktivitas membaca dan menulis seperti yang pernah dilihat rombongan Komisi X DPR RI sebelumnya.
Jamal pada kesempatan itu juga memaparkan beberapa program penguatan pendidikan karakter yang sudah berjalan yakni program padat atau pakaian adat yang dikenakan sebulan sekali oleh siswa, pegawai dan guru sekolah. Lalu ada program karakter berbasiskan kelas seperti berdoa sebelum belajar, guru berpantun setiap akan membuka pelajaran da nada juga gerakan membaca senyap yang dilakukan setiap 15 menit sebelum jam istirahat.
Selain berbasis kelas, ada juga penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat seperti profesor masuk sekolah. “Kadang guru dan siswa ingin juga mendengar dan menyerap ilmu dari professor atau anggota DPR dan tokoh pendidikan. Suatu saat kalau ada waktu, kami minta Pak Sofyan Tan jadi pembina upacara di sekolah,” ujarnya. (rel/rrs)
sumber : http://harian.analisadaily.com/kota/news/cabut-moratorium-cpns-guru/432450/2017/10/14
